Senator Elizabeth Warren Dukung Regulasi Kripto Meski Masih Keberatan dengan Isi CLARITY Act

Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kerangka regulasi kripto federal, namun secara tegas menolak RUU CLARITY Act dalam versi terbarunya. Dalam wawancara eksklusif bersama Forbes yang dipublikasikan pada Kamis (6/8), politisi asal Partai Demokrat tersebut menilai draf RUU yang ada saat ini masih menyisakan celah krusial terkait perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, hingga potensi benturan kepentingan pejabat negara.

​Sikap kritis Warren menyasar minimnya klausul etika yang mampu mencegah pejabat publik memanfaatkan kebijakan untuk keuntungan finansial pribadi. Hal ini mengemuka setelah dokumen Otoritas Etika Pemerintah AS mencatat Presiden Donald Trump meraup pendapatan sekitar $1,4 miliar dari bisnis aset digital sepanjang 2025, termasuk melalui entitas World Liberty Financial dan token TRUMP. Warren menilai draf CLARITY Act belum memiliki mekanisme independen yang memadai untuk membatasi kepemilikan maupun promosi aset kripto oleh pejabat pembuat kebijakan.

​Selain isu etika, Warren memperingatkan bahwa pembagian wewenang antara Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan Securities and Exchange Commission (SEC) dalam RUU tersebut berisiko melemahkan pengawasan. Menurutnya, aturan yang terlalu longgar dapat dimanfaatkan oleh entitas kripto besar untuk melakukan arbitrase regulasi, sekaligus mengurangi tingkat perlindungan bagi investor ritel dari praktik kecurangan pasar.

​Peluang pengesahan CLARITY Act di tingkat Senat sebelum reses Agustus kian menipis setelah Pemimpin Mayoritas Senat John Thune tidak mengajukan pemungutan suara prosedur (cloture). Di pasar prediksi Polymarket, probabilitas RUU ini disahkan menjadi undang-undang pada 2026 merosot tajam ke kisaran 17%. Penolakan dari kelompok Demokrat mengindikasikan bahwa pembentukan undang-undang struktur pasar kripto AS masih membutuhkan kompromi lintas partai yang lebih substansial.