


Departemen Keuangan AS melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) secara resmi mengumumkan sanksi baru terhadap Nobitex, bursa aset kripto terbesar di Iran, pada Selasa (2/6). Langkah ini merupakan bagian dari operasi Economic Fury untuk melumpuhkan pendanaan bagi pemerintah Iran dan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Nobitex dituduh memproses lebih dari 50 persen aliran aset kripto Iran pada tahun 2025 serta memfasilitasi transaksi yang berkaitan dengan upaya penghindaran sanksi internasional.
​Selain Nobitex, otoritas AS juga menyasar tiga bursa kripto Iran lainnya, yaitu Wallex, Bitpin, dan Ramzinex, yang terbukti memfasilitasi transaksi senilai miliaran dolar untuk kepentingan pemerintah Iran. Amir Hossein Rad, selaku pimpinan dan pendiri Nobitex, serta sejumlah pejabat tinggi perusahaan lainnya juga masuk dalam daftar sanksi karena perannya dalam membantu pihak pemerintah mengakses bursa internasional dan memindahkan kekayaan negara di tengah pengawasan ketat. Sanksi ini mewajibkan pemblokiran seluruh properti dan kepentingan aset individu maupun entitas terkait yang berada di bawah yurisdiksi AS, serta melarang warga AS terlibat dalam transaksi dengan pihak-pihak tersebut.
​Tindakan ini menjadi bukti nyata bahwa bursa kripto terpusat sangat rentan terhadap intervensi kebijakan negara lain. Ketika bursa menjadi target manuver geopolitik AS, hal ini menegaskan bahwa platform terpusat bukanlah benteng yang kebal terhadap tekanan eksternal dan sewaktu-waktu dapat dilumpuhkan oleh otoritas asing. Sentimen ini menyebabkan harga Bitcoin sempat ambruk ke area $66.500 sesaat setelah informasi sanksi diterbitkan oleh pemerintah AS.