Majelis rendah parlemen Polandia (Sejm) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindakan Pembatasan pada Jumat (6/11). Regulasi ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memblokir rekening bank, aset kripto, dan aset keuangan lainnya milik pihak yang dianggap mengancam keamanan nasional secara administratif tanpa perlu izin pengadilan terlebih dahulu.
​Hasil pemungutan suara di Sejm mencatat 240 anggota parlemen mendukung dan 202 menolak RUU tersebut. Di bawah aturan baru ini, Menteri Dalam Negeri Polandia berwenang memasukkan individu atau perusahaan ke dalam daftar sanksi nasional. Pihak terdampak masih bisa mengajukan banding ke pengadilan administratif, tetapi proses hukum tersebut tidak akan menghentikan eksekusi pembekuan aset yang sedang berjalan.
​Pemerintah menegaskan bahwa RUU ini ditargetkan khusus untuk menindak pelanggaran sanksi serta ancaman interferensi dari negara asing. Namun, pengesahan ini memicu kritikan keras dari kelompok oposisi dan lembaga hukum setempat yang menilai aturan tersebut berisiko melanggar hak milik pribadi serta kebebasan berpendapat.
​RUU ini selanjutnya diserahkan ke Senat untuk pertimbangan lebih lanjut sebelum akhirnya membutuhkan persetujuan akhir dari Presiden Karol Nawrocki untuk resmi diundangkan



