.png)
Upaya meloloskan CLARITY Act kembali menghadapi hambatan setelah sejumlah senator Demokrat menolak ketentuan etik dalam draft terbaru yang dirilis Partai Republik. Penolakan tersebut meningkatkan risiko RUU regulasi kripto terbesar AS itu gagal memperoleh 60 suara dalam procedural vote pada Selasa, 15 September.
Partai Republik sebelumnya mengklaim draft final telah memasukkan 126 perubahan substantif yang diminta Demokrat. Salah satu perubahan utamanya memperketat pembatasan bagi pejabat publik yang memperoleh keuntungan dari bisnis kripto serta memberikan peran kepada jaksa agung negara bagian dalam penegakan aturan konflik kepentingan. Presiden Donald Trump juga telah menyetujui sebagian besar proposal etik tersebut.
Namun, kubu Demokrat menilai perubahan tersebut masih belum cukup. Senator Elizabeth Warren dan staf Demokrat di Senate Banking Committee mempertanyakan efektivitas mekanisme penegakannya, termasuk sejauh mana jaksa agung negara bagian benar-benar dapat mengambil tindakan terhadap pejabat publik.
Perselisihan soal etik menjadi krusial karena Partai Republik tidak memiliki cukup suara untuk membawa RUU tersebut maju sendirian. CLARITY Act membutuhkan sedikitnya 60 suara dalam cloture vote, sehingga dukungan sejumlah senator Demokrat tetap diperlukan.
