.png)
Usulan hak menyatakan pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026. Usulan yang berkaitan dengan proses pemakzulan itu diajukan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut telah memenuhi syarat pengajuan. Pimpinan DPR akan menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke paripurna.
Menurut Saan, hak menyatakan pendapat diajukan terkait pandangan para pengusul bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, menyusul polemik dokumen pendidikannya.
Rapat paripurna Kamis merupakan tahap pembahasan usulan di DPR, sehingga belum berarti keputusan akhir pemakzulan akan ditetapkan pada hari itu. Proses pemberhentian wakil presiden memiliki tahapan lanjutan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
