Eskalasi militer di kawasan Timur Tengah kian memanas setelah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, mengumumkan rencana penetapan zona terbatas baru di luar Selat Hormuz pada Minggu (6/9) malam. Zona penegakan hukum maritim ini membentang mulai dari garis batas blokade Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) hingga ke sejumlah area di Teluk Persia. IRGC memperingatkan bahwa setiap kapal yang melintas tanpa koordinasi resmi akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi, serta menghadapi ancaman penahanan fisik, penyitaan kargo, kendala asuransi, hingga denda administratif.
​Langkah ini menandai perubahan strategi pertama Iran terhadap perairan tersebut sejak perang pecah, yang menurut sumber dekat Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menjadi sinyal sekaligus fondasi awal penerapan blokade maritim terhadap sekutu AS. Mengutip laporan kantor berita Iran, IRIB News, Rezaei mengungkapkan bahwa 48 jam sebelumnya militer Iran telah menguji coba rudal anti-kapal khusus untuk pertama kalinya untuk menghalau kapal perang AS, menciptakan situasi mencekam yang memaksa kapal armada militer AS tersebut mundur. Rezaei menegaskan pihak CENTCOM bahkan mengakui insiden tersebut sebelum akhirnya membalas dengan menyerang tiga kapal tanker minyak Iran, sembari memperingatkan bahwa jika satu kapal perang AS diserang langsung, AS dapat menderita lebih dari 300 korban jiwa.
​Eskalasi di Selat Hormuz tersebut kemudian berujung pada aksi balasan berskala besar oleh IRGC pada Minggu (6/9) dini hari. IRGC melancarkan serangan rudal anti-kapal terhadap enam unit kapal sekaligus, yang terdiri dari tiga kapal tanker minyak di jalur tanpa izin Selat Hormuz serta tiga kapal perang dan kapal terafiliasi militer AS. Operasi serentak ini diklaim Iran sebagai respon langsung atas aksi serangan militer AS terhadap armada tanker minyaknya beberapa jam sebelumnya, sekaligus mempertegas ambisi Iran untuk mengontrol seluruh arus lalu lintas laut yang memasuki Teluk Oman.
