Kritik Kebijakan Kripto Trump, Gubernur Illinois di AS Resmikan 2 RUU Perlindungan Konsumen Kripto

Gubernur Illinois, JB Pritzker, baru saja menandatangani dua undang-undang baru yang bertujuan melindungi konsumen dari penipuan di industri kripto, sekaligus mengkritik kebijakan "crypto bros" yang didukung oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Langkah ini mencakup pengawasan ketat terhadap pertukaran aset digital dan pembatasan pada mesin ATM kripto. RUU pertama, Digital Assets and Consumer Protection Act (SB 1797), memberikan otoritas kepada Departemen Regulasi Keuangan dan Profesional Illinois untuk mengawasi operasi pertukaran aset digital. 

Undang-undang ini mewajibkan standar keamanan siber yang ketat serta perlindungan anti-penipuan untuk melindungi investor dari kerugian. Sementara itu, Digital Asset Kiosk Act (SB 2319) secara spesifik mengatur mesin ATM kripto dengan syarat operator harus terdaftar, memberikan pengembalian dana penuh kepada korban penipuan, membatasi biaya transaksi maksimal 18%, dan membatasi transaksi harian hingga USD 2.500 untuk pelanggan baru. 

Gubernur Pritzker menyoroti meningkatnya kasus penipuan kripto di Illinois, yang mencapai kerugian sebesar USD 272 juta pada tahun 2024, menjadikan negara bagian ini sebagai yang kelima tertinggi di AS menurut data FBI. Dalam pernyataannya, ia menyerang kebijakan administrasi Trump yang dinilai melemahkan regulasi industri kripto, termasuk pembatalan aturan Internal Revenue Service (IRS) pada April 2025 yang memperluas definisi broker untuk mencakup pertukaran keuangan terdesentralisasi (DeFi). 

Kebijakan Illinois mencerminkan perbedaan pendekatan antarnegara bagian di AS pasca-pemilu November 2024, di mana Partai Republik yang pro-industri kripto mendominasi di negara bagian seperti Texas dan Arizona, sementara Illinois, sebagai benteng Demokrat, mengambil sikap lebih hati-hati. Laporan dari Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP menyebutkan bahwa ketidakpastian regulasi federal di bawah administrasi baru dapat mendorong peran agensi seperti Federal Trade Commission (FTC) dan Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) untuk mengisi kekosongan pengawasan penipuan kripto.