


Pemerintah Vietnam resmi menetapkan sistem penalti baru bagi pelanggaran aset kripto sebagai langkah tegas untuk memigrasikan aktivitas trading ke platform domestik berlisensi. Melalui Dekrit No. 284/2026/NĐ-CP yang diteken pada 16 Juli dan berlaku mulai 1 September mendatang, investor domestik yang bertransaksi menggunakan platform tanpa izin Kementerian Keuangan akan dikenakan denda administratif mulai dari 30 juta hingga 50 juta dong, atau setara $1.140 hingga $1.900.
Regulasi ini dirancang untuk menahan arus keluar modal dan memaksa transisi pengguna lokal dari offshore exchange menuju ekosistem yang diawasi negara. Selain menjerat investor, aturan ini juga membidik penyedia layanan kripto secara ketat. Entitas yang beroperasi atau melakukan marketing tanpa lisensi akan dikenakan denda hingga 200 juta dong.
Sanksi serupa juga mengancam platform yang gagal mematuhi standar KYC, melakukan pelanggaran AML, atau mengelola data pengguna secara tidak sah. Sementara itu, investor yang nekat mengakuisisi aset yang dibatasi khusus untuk pihak asing bisa didenda hingga 100 juta dong atau sekitar $3.800.
Penetapan denda ini merupakan lapisan penegakan hukum pelengkap sebelum pasar kripto teregulasi Vietnam beroperasi penuh. Berdasarkan program percontohan berdurasi lima tahun dari pemerintah, aktivitas trading legal diproyeksikan mulai berjalan pada kuartal ketiga 2026.