​Presiden Nigeria, Bola Tinubu, menandatangani Perintah Eksekutif pada 17 Juli 2026 untuk membentuk Dewan Aset Virtual. Diketuai oleh Bank Sentral Nigeria (CBN) dan didukung Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta otoritas pajak, dewan ini diberi tenggat 30 hari untuk merilis kerangka regulasi yang komprehensif. Langkah ini dinilai mendesak mengingat tingginya adopsi kripto di Nigeria yang mencapai 20 hingga 25 juta pengguna aktif.
​Tanpa membuat lembaga baru, aturan ini membagi wewenang pengawasan secara spesifik. SEC bertugas mengawasi aset terkait sekuritas, sementara CBN menangani layanan non-sekuritas seperti transfer dan pembayaran harian. Perintah ini juga menginstruksikan pembentukan sandbox regulasi, kebijakan pajak khusus, serta penindakan tegas bagi operator tidak terdaftar untuk mencegah kejahatan finansial dan pencucian uang.
​Kebijakan strategis ini diharapkan mampu mengakhiri gejolak panjang kripto di Nigeria, mulai dari pemblokiran rekening perbankan pada 2021 hingga konflik dengan Binance pada 2024. Investor institusional dan bursa global kini memantau ketat tenggat waktu 30 hari tersebut. Rincian pajak dan syarat lisensi dari dewan ini akan menjadi penentu utama kelayakan Nigeria sebagai target ekspansi bisnis jangka panjang.
