Partai Demokrat AS Terpecah Jelang Voting RUU Kripto

Perpecahan di tubuh Partai Demokrat makin terlihat saat DPR AS bersiap melakukan voting terhadap dua rancangan undang-undang kripto utama yang didorong oleh Presiden Donald Trump dan Partai Republik, yaitu GENIUS Act dan CLARITY Act. Voting ini bukan sekadar soal regulasi aset digital, melainkan ujian politik yang sarat tekanan dan ancaman dari kekuatan dana industri kripto.

GENIUS Act mengatur stablecoin dan CLARITY Act membentuk struktur pasar kripto. Keduanya diperkirakan akan lolos dengan dukungan sebagian anggota Demokrat, meski banyak dari mereka khawatir akan konflik kepentingan Trump yang memiliki aset kripto termasuk token kontroversial TRUMP. “Saya percaya kita butuh struktur pasar untuk melindungi konsumen,” ujar Angie Craig anggota Demokrat dari Minnesota yang juga maju sebagai calon senator. “Tapi saya juga yakin Presiden ini adalah yang paling korup sepanjang sejarah. Setidaknya RUU ini bisa membawa regulasi terhadap keluarganya juga.”

Tak semua sepakat. Stephen Lynch dari Massachusetts menyebut industri kripto sebagai “penipuan besar.” Sementara Jim Himes dari Connecticut menolak karena tidak ada larangan pejabat menerbitkan token digital.

Ancaman Dana Kampanye dari Industri Kripto

Grup lobi Fairshake mengumumkan bahwa mereka memiliki dana lebih dari 141 juta dolar AS dan siap menggunakannya secara agresif dalam pemilu mendatang untuk mendukung kandidat pro-kripto. Tahun lalu, mereka menghabiskan lebih dari 13 juta dolar untuk menyerang anggota parlemen yang menentang RUU pro-kripto. “Kami sedang menyusun strategi kampanye yang agresif dan tertarget untuk memastikan suara pro-kripto didengar di pemilu mendatang,” kata juru bicara Fairshake.

Melanie Stansbury dari New Mexico mengungkapkan ribuan konstituennya menerima pesan singkat dengan fotonya agar mendukung RUU tersebut. “Ini gila dan bisa jadi bumerang bagi industri,” ujarnya.

Arah Voting Menentukan Nasib Politik

GENIUS Act saat ini telah melaju lebih cepat usai disetujui Senat. Sementara CLARITY Act menanti voting penuh di DPR. Perpecahan Demokrat tak hanya mencerminkan konflik kebijakan, tapi juga potensi ancaman terhadap kursi mereka pada pemilu mendatang.