


Pemerintah Rusia resmi memasukkan pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, ke dalam daftar teroris nasional. Keputusan ini memicu ketegangan baru antara otoritas Moskow dan platform pesan instan berenkripsi tersebut terkait isu privasi data pengguna dan pengawasan ruang siber.
​Melalui unggahan di akun X miliknya pada Kamis (30/7/2026), Durov mengonfirmasi penetapan status tersebut terjadi setelah dirinya menolak tuntutan pemerintah Rusia untuk membuka akses pengawasan massal (mass surveillance) dan melakukan sensor konten di Telegram. Di bawah hukum Rusia, status ini secara otomatis memberlakukan larangan bagi Durov untuk memublikasikan informasi apa pun di media internet.
​Menanggapi sanksi tersebut, Durov melontarkan sindiran terhadap langkah otoritas Rusia yang dinilainya tidak realistis. Ia menilai para pejabat Moskow keliru dalam memahami peta kekuatan digital, terutama mengenai siapa yang sebenarnya memiliki kapabilitas untuk membatasi akses seseorang di ruang siber global.
​Tindakan tegas Moskow terhadap Durov mempertegas jurang pemisah yang kian melebar antara regulasi ruang siber domestik Rusia dan platform teknologi global berpemerintahan independen. Langkah ini juga diprediksi akan memperkuat posisi Telegram sebagai platform yang konsisten menolak intervensi otoritas negara demi mempertahankan enkripsi dan privasi pengguna.
Stay Updated
Follow Cryptowave di Google News
Dapatkan berita kripto, blockchain, dan WEB3 terbaru setiap hari langsung dari Google News Cryptowave.