Irlandia Siapkan Aturan Baru Kripto Untuk Cegah Pencucian Uang dan Terorisme

Pemerintah Irlandia menilai aset kripto menimbulkan risiko yang "sangat signifikan" terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam laporan penilaian risiko aset digital pertamanya dalam tujuh tahun terakhir.

Penilaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memahami dampak perkembangan industri aset digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas Irlandia menyoroti meningkatnya penggunaan aset kripto, layanan transfer digital, serta teknologi blockchain yang dinilai dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan aliran dana ilegal.

Laporan tersebut menyebut bahwa karakteristik transaksi kripto yang bersifat lintas batas, cepat, dan dalam beberapa kasus sulit dilacak dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan jika tidak diawasi secara memadai. Karena itu, pemerintah menilai diperlukan standar pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku industri aset digital.

Sebagai tindak lanjut, Irlandia berencana mengimplementasikan standar dan regulasi baru bagi industri kripto pada paruh kedua tahun 2027. Kebijakan tersebut diperkirakan akan mencakup penguatan prosedur anti pencucian uang (AML), verifikasi identitas pelanggan (KYC), serta pengawasan terhadap aktivitas transaksi aset digital.

Langkah Irlandia sejalan dengan tren global yang menunjukkan semakin banyak negara memperketat pengawasan terhadap industri kripto. Di Eropa, implementasi kerangka regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) juga mendorong negara anggota Uni Eropa untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan aset digital.

Meski menyoroti risiko yang tinggi, pemerintah Irlandia tidak mengindikasikan larangan terhadap aset kripto. Sebaliknya, regulator berupaya menciptakan kerangka pengawasan yang memungkinkan inovasi tetap berkembang sambil meminimalkan potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal.