Regulator perbankan AS tengah menyiapkan langkah besar untuk menyeragamkan regulasi stablecoin di tingkat negara bagian. Komite Sertifikasi Stablecoin (Stablecoin Certification Review Committee), yang dipimpin Menteri Keuangan dan melibatkan Ketua Federal Reserve serta Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), akan menilai apakah kerangka regulasi negara bagian “secara substansial mirip” dengan rezim federal.
Komite ini lahir dari GENIUS Act (Public Law 119-27) yang baru saja ditandatangani Presiden Donald Trump. Aturan ini mengharuskan komite federal menyaring dan mensertifikasi ulang regulasi tiap negara bagian agar sejalan dengan ketentuan nasional.
Saat ini, penerbit stablecoin menghadapi aturan berbeda-beda di tiap negara bagian. Wyoming, misalnya, sejak 2023 memberi kewenangan pada komisi negara untuk menerbitkan stablecoin berbasis dolar. Texas mengadopsi UU Money Services Modernization Act yang memasukkan stablecoin dalam definisi nilai moneter. Sementara New York menerapkan standar BitLicense dan mewajibkan penerbit memenuhi syarat cadangan aset serta ketertebusan.
California pun akan memperketat aturan lewat Digital Financial Assets Law yang berlaku Juli 2026, membatasi penerbitan stablecoin hanya bagi perusahaan berlisensi atau bank.
“Ini berpotensi mengurangi mosaik aturan negara bagian yang selama ini jadi masalah,” kata Gavin Meyers, mitra di Pierson Ferdinand LLP. “Menyatukan regulasi adalah langkah yang sangat bermanfaat.”
Rosemary Spaziani, partner di Gibson Dunn & Crutcher LLP, menilai efektivitas komite ini akan bergantung pada konsensus antar-anggota. “Kalau 40 negara bagian setuju mengikuti standar federal, prosesnya akan mudah. Tapi jika ada yang menyimpang, itu bisa jadi hambatan,” ujarnya.
Syarat pengesahan dari komite juga cukup ketat: setiap keputusan harus diambil secara bulat oleh Menteri Keuangan, Ketua The Fed, dan Ketua FDIC.
Menurut aturan baru, penerbit stablecoin, baik bank maupun nonbank akan otomatis masuk dalam pengawasan federal begitu mencapai ambang $10 miliar outstanding issuance.
“Beberapa penerbit non-finansial yang besar akan cepat menembus angka $10 miliar, dan mereka akan langsung masuk ke rezim federal,” jelas Alan Bickerstaff dari DLA Piper.
Perusahaan publik yang bukan lembaga keuangan pun harus memperoleh persetujuan bulat dari komite sebelum dapat menerbitkan stablecoin.
Langkah ini diperkirakan akan disambut baik oleh perusahaan besar seperti Walmart, Amazon, dan Western Union, yang mulai mempertimbangkan penerbitan stablecoin sendiri. Perusahaan teknologi keuangan seperti Circle dan PayPal, yang lebih dulu masuk ke pasar, kemungkinan juga akan diuntungkan dengan adanya kepastian regulasi nasional.
Meyers menambahkan, “Kalau Anda mendapat lisensi dari satu negara bagian yang diakui di bawah GENIUS Act, sertifikasi itu berlaku di seluruh negeri.”