​Senator PartaI Republik Amerika Serikat Cynthia Lummis merilis draft terbaru rancangan undang-undang regulasi kripto atau Clarity Act lewat laman resminya pada Jumat (11/9). Dokumen setebal 630 halaman ini merupakan hasil kesepakatan lintas partai selama masa reses Agustus lalu. Versi terbaru ini memasukkan lebih dari 100 poin perubahan yang diminta oleh kubu Partai Demokrat jelang pemungutan suara penting di Senat pada Selasa 15 September mendatang.
​Perubahan paling mencolok menyasar sektor decentralized finance atau DeFi. Aturan ini mewajibkan proyek DeFi yang hanya mengaku desentralisasi di atas kertas atau desentralisasi semu untuk mendaftarkan diri ke pengawas komoditi berjangka AS, CFTC. Langkah ini diambil agar pembuat proyek tidak bisa lagi memakai kedok desentralisasi demi menghindari aturan hukum keuangan yang berlaku.
​Selain itu, draf baru ini membatasi aturan DeFi hanya untuk transaksi aset kripto spot dan tunai. Pembatasan ini sengaja dimasukkan demi menjawab penolakan dari komunitas suku Indian AS terkait maraknya platform pasar prediksi berbasis blockchain. Di AS, suku Indian memegang hak hukum eksklusif untuk mengoperasikan kasino dan industri perjudian di tanah adat, sehingga kehadiran pasar prediksi kripto dikhawatirkan merusak hak monopoli bisnis mereka tanpa izin federal. Di sisi lain, draf ini juga memberi izin dan kepastian hukum yang lebih jelas bagi lembaga serikat kredit untuk melayani transaksi aset digital.
​Kendati banyak pasal yang diubah, bagian aturan etika bisnis keluarga presiden dan skema bunga stablecoin sama sekali tidak disentuh. Senator Lummis dan para inisiator aturan ini sekarang berupaya mengumpulkan dukungan suara dari kedua kubu partai politik. Konsensus bipartisan ini sangat krusial demi mengamankan minimal 60 suara di Senat agar rancangan aturan Clarity Act dapat resmi disahkan menjadi undang-undang.
