Pemerintah Iran secara tegas menyatakan menolak segala bentuk kesepakatan baru dengan Donald Trump dan siap menutup Selat Hormuz hingga akhir masa jabatannya pada Januari 2029. Melansir laporan media setempat serta pernyataan Majid Shakeri, penasihat Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Iran memilih untuk menerapkan strategi kesabaran politik ketimbang terburu-buru mengambil langkah diplomasi.
​Shakeri menegaskan bahwa Trump tidak akan pernah mencapai kesepakatan dengan Iran. Pihaknya menilai jalan menuju kemenangan bukanlah lewat pertempuran terbuka maupun kesepakatan damai, melainkan mengelola kondisi "tidak perang dan tidak damai" (neither war nor peace). Dengan memanfaatkan strategi ambiguitas dan penolakan publik, Iran memilih untuk bertahan hingga periode pemerintahan Trump di Gedung Putih usai.
​Guna membuka kembali Selat Hormuz, Iran mengajukan deretan syarat berat yang dituangkan dalam dokumen tuntutan mutlak bagi AS. Syarat tersebut mencakup pembayaran ganti rugi perang sebesar $300 miliar, pencairan aset terblokir lebih dari $100 miliar, pencabutan seluruh sanksi ekonomi, penarikan penuh pasukan militer AS dari kawasan Timur Tengah, penghentian blokade laut, hingga penarikan biaya transit bagi setiap kapal yang melintas.
Jika benar dilaksanakan, ​penutupan salah satu jalur perdagangan minyak terpenting di dunia hingga tiga tahun ke depan ini diprediksi akan memicu guncangan hebat pada rantai pasokan energi global. Ketegangan geopolitik berkepanjangan ini tak hanya mengancam lonjakan harga minyak mentah secara signifikan, tetapi juga memicu ketidakpastian tinggi pada pasar finansial dan komoditas internasional.
