Fokus Tangani Kebebasan Berekspresi di Internet, Kemenlu AS Gandeng Organisasi Bitcoin Policy Institute

​Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (U.S. Department of State) resmi meluncurkan program diplomasi digital bertajuk Freedom Tech Excellence Program (FTEP) pada Jumat, 24 Juli 2026. Dalam program baru ini, organisasi nirlaba Bitcoin Policy Institute (BPI) ditunjuk sebagai salah satu mitra pendiri bersama Palantir Technologies, Anduril Industries, serta Victims of Communism Memorial Foundation.

​FTEP dirancang khusus sebagai skema pertukaran talenta sektor swasta ke dalam Departemen Luar Negeri AS. Melalui mekanisme penugasan jangka pendek ini, para pakar dari BPI dan entitas mitra akan ditempatkan langsung dalam tim diplomasi untuk memperkuat strategi penanganan isu-isu teknologi global. Langkah ini dimanfaatkan pemerintah AS untuk menutupi keterbatasan keahlian internal di bidang-bidang teknologi baru.

​Penempatan para pakar teknologi swasta tersebut mencakup berbagai fokus strategis, mulai dari perlindungan kebebasan berekspresi secara daring, pengembangan teknologi peningkatan privasi (privacy-enhancing technologies), pemantauan pengawasan digital dan penipuan daring, hingga tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab. Kendati demikian, penugasan ini bersifat sementara dan tidak membuka jalur menuju status pegawai negeri sipil tetap di AS.

​Inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Donald Trump di periode keduanya yang berupaya menjadikan AS sebagai pusat kripto dunia. Dengan melibatkan BPI, organisasi nirlaba yang berfokus pada riset dan kebijakan Bitcoin, pemerintah AS memanfaatkan keahlian aset digital guna mendukung pengaruh geopolitik serta kebebasan teknologi di tingkat global.