Gedung Putih Sebut China Simpan 220 Juta Data Pemilih AS pada 2020, Beijing Membantah

Gedung Putih mengklaim bahwa China memperoleh sekitar 220 juta data pemilih Amerika Serikat dalam insiden yang disebut sebagai pelanggaran data pemilu terbesar yang pernah diketahui. Klaim tersebut disebut berkaitan dengan siklus Pemilu AS 2020 dan disampaikan dalam pernyataan terbaru Presiden Donald Trump.

Menurut Gedung Putih, akses terhadap ratusan juta data pemilih tersebut menimbulkan risiko serius terhadap keamanan pemilu Amerika Serikat. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mempublikasikan bukti yang menunjukkan bahwa insiden tersebut mengubah hasil pemungutan suara atau memengaruhi proses penghitungan suara.

Pemerintah China melalui Kedutaan Besarnya di Washington membantah tuduhan tersebut. Beijing menegaskan bahwa China tidak pernah dan tidak akan mencampuri pemilihan presiden Amerika Serikat.

Klaim terbaru ini juga bertolak belakang dengan laporan intelijen Amerika Serikat yang dirilis pada 2021. Laporan tersebut menyimpulkan tidak ada indikasi bahwa aktor asing berhasil mengubah aspek teknis pemilu 2020, termasuk data pendaftaran pemilih, surat suara, proses tabulasi, maupun hasil akhir pemilu.

Isu keamanan data pemilih kembali menjadi sorotan di tengah upaya pemerintahan Trump mendorong reformasi aturan pemilu. Perdebatan mengenai keamanan siber, perlindungan data pemilih, dan integritas pemilu diperkirakan akan terus menjadi agenda utama menjelang pemilu berikutnya.