Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyuarakan rencana penggunaan kripto dan teknologi blockchain untuk membendung potensi sanksi ekonomi internasional. Langkah ini disiapkan untuk mengantisipasi skenario terburuk jika sistem perbankan Israel terkena pembatasan akibat eskalasi tekanan diplomatik global, seperti pemblokiran impor produk dari wilayah pemukiman oleh sejumlah negara Eropa.
Namun dalam wawancara dengan Channel 10 pada Jumat (23/10), wacana tersebut langsung memicu tanggapan keras dari Bank of Israel. Bank sentral secara tegas menyatakan bahwa aset kripto bukan jalur yang tepat untuk menghindari sanksi, dan pemerintah seharusnya fokus menjaga hubungan dagang dengan mitra internasional dibanding mencari cara pintas. Rencana ini juga menuai protes tajam dari ratusan ekonom hingga politisi oposisi yang menilai gagasan tersebut berisiko mengisolasi ekonomi Israel dan memicu kebocoran modal.
Selain wacana kripto, Netanyahu menekankan bahwa ketergantungan pada bantuan militer AS senilai puluhan miliar dolar tidak bisa berlangsung selamanya. Ia mendorong Israel untuk memperkuat industri persenjataan mandiri dan mengalokasikan tambahan anggaran pertahanan sebesar 400 miliar shekel, atau sekitar $129 miliar, guna mengantisipasi perubahan peta politik AS pasca-era kepemimpinan Donald Trump.
