asset coin leftasset coin right
📩 Stay Ahead in Crypto!🔥
Get expert insights & alerts straight to your inbox — join our newsletter now!
Dark Mode
BTCUSDT80,098.5-1259.42 ( -1.55% )
DUSDT0.01496+0.00349 ( +30.43% )
DOGEUSDT0.10809-0.00449 ( -3.99% )
DOGSUSDT0.0000833+0.0000257 ( +44.62% )
ETHUSDT2,292.35-54.21 ( -2.31% )
JTOUSDT0.6207+0.1926 ( +44.99% )
NILUSDT0.08634+0.04244 ( +96.67% )
PENGUUSDT0.010299-0.000388 ( -3.63% )
SOLUSDT88.46-0.8 ( -0.9% )
Powered by
News

Ada Aliran Dana $1 M ke Iran, Kementerian Keuangan AS Tegur Binance

User
May 8, 2026 | 02:35 WIB
User
UpdatedDwi Cahyo
May 8, 2026 | 02:35 WIB
Ada Aliran Dana $1 M ke Iran, Kementerian Keuangan AS Tegur Binance

​Kementerian Keuangan Amerika Serikat melayangkan tuntutan kepada Binance agar mematuhi program pemantauan ketat yang disepakati dalam penyelesaian kasus hukum sebelumnya. Langkah ini menyusul laporan adanya aliran dana sebesar $1 miliar ke entitas terkait Iran sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Otoritas AS mendesak transparansi data penuh guna memastikan exchange tersebut tidak lagi memfasilitasi transaksi yang melanggar sanksi internasional.

​Pejabat Senior Intelijen Keuangan AS, Gene Lange, menegaskan kewajiban Binance untuk bekerja sama dengan pemantau independen sesuai kesepakatan pengakuan bersalah tahun 2023. Investigasi mengungkap adanya lebih dari 1.500 akun yang diakses dari wilayah Iran, dengan sebagian dana diduga mengalir ke wallet yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Tekanan ini meningkat sejalan dengan upaya AS memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung.

​Menanggapi teguran tersebut, pihak Binance menyatakan komitmennya untuk bekerja sama secara transparan dan menyediakan akses data yang diperlukan otoritas. Perusahaan mengklaim telah mengalokasikan sumber daya besar guna memperkuat sistem anti-pencucian uang (AML) dan kontrol kepatuhan mereka. Saat ini, Binance masih menjalani masa pengawasan selama tiga tahun sebagai bagian dari penyelesaian denda senilai $4 miliar yang dibayarkan kepada pemerintah AS.

Copiedbagikan