​Nuno Marques, hakim Mahkamah Agung Federal Brasil, tengah meninjau kembali aturan pelarangan penggunaan aset kripto dalam pendanaan kampanye politik. Inisiatif evaluasi ini dilakukan merespons peningkatan drastis adopsi aset digital di negara tersebut, dengan target penyelesaian aturan baru pada bulan Maret sebelum pemilihan umum digelar Oktober mendatang.
​Tekanan untuk merevisi aturan ini semakin kuat setelah volume transaksi kripto di Brasil tercatat melonjak 43 persen sepanjang tahun lalu. Jennifer Ouarrag, pakar hukum dari Twinstake, menilai bahwa larangan total kini tidak lagi relevan karena aset kripto telah menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat, bahkan mulai dilirik politisi sebagai alat kampanye strategis.
​Saat ini, Pasal 62 kode elektoral Brasil masih secara eksplisit melarang kripto sebagai alat donasi. Namun, pengadilan telah membuka kesempatan bagi publik dan partai politik untuk memberikan masukan hingga akhir bulan ini. Jika revisi disetujui, Brasil berpotensi mengikuti jejak Amerika Serikat yang telah mengizinkan transparansi donasi politik menggunakan jalur blockchain.
