Ketegangan geopolitik kembali memanas ke level setelah pemerintah Iran secara terbuka memperingatkan seluruh negara di dunia agar tidak mendukung sanksi ekonomi Amerika Serikat yang akan diumumkan rezim Donald Trump. Menurut laporan Reuters dan pernyataan pejabat tinggi di Iran pada Minggu, (23/8), Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran, Mohsen Rezaei, menegaskan bahwa negara mana pun yang berpartisipasi dalam perang ekonomi AS akan dianggap melakukan tindakan perang resmi terhadap Iran. Sebagai bentuk balasan langsung, Iran mengancam tidak akan ada satu tetes pun minyak yang diizinkan keluar melalui Selat Hormuz maupun kawasan Teluk Persia.
​Eskalasi militer diperkirakan berpotensi meletus kembali dalam beberapa hari mendatang seiring rencana Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang bersiap mengumumkan paket sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Penasihat politik Iran, Mohammad Marandi, menegaskan bahwa negaranya tidak segan menghukum keras pihak-pihak yang bekerja sama dengan AS, yang dikhawatirkan dapat memicu kepanikan besar di pasar energi global hingga pasar obligasi AS. Di sisi lain, pemerintahan Trump berupaya meredam lonjakan harga minyak dengan meminta Panglima Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, bertolak ke Iran pada hari Senin guna menjaga jalur komunikasi rahasia (backchannel) serta menawarkan proposal perdamaian.
​Kendati Pakistan berupaya memediasi perundingan, pihak Iran tetap menolak keras opsi pembukaan kembali Selat Hormuz ataupun kembali ke meja diplomasi sebelum seluruh tuntutannya dipenuhi secara mutlak oleh AS. Iran mengajukan syarat tanpa negosiasi yang mencakup pembayaran uang kompensasi sebesar $300 miliar oleh pihak AS, pencabutan seluruh sanksi secara penuh, pencairan seluruh aset Iran yang dibekukan di luar negeri, hingga penghentian total blokade armada laut AS terhadap perairan Iran.
