Aparat Eropa Keluhkan Standar Operasional Binance, Dinilai Hambat Investigasi Pencucian Uang

Kebijakan operasional baru platform bursa kripto Binance menuai kritik tajam dari jajaran penegak hukum di Eropa. Melansir The New York Times pada Selasa (28/7), aturan internal bursa kripto terbesar di dunia tersebut mewajibkan kepolisian internasional mengajukan permohonan data melalui skema Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) via Uni Emirat Arab (UEA), yang dinilai memperlambat proses penyidikan kejahatan finansial secara signifikan.

​Langkah Binance yang memindahkan jalur koordinasi penegakan hukum ke yurisdiksi UEA sejak April 2025 memaksa otoritas asing menempuh prosedur birokrasi lintas negara yang rumit. Sejumlah investigator dari lima negara Eropa menyebutkan bahwa proses permohonan data akun yang biasanya selesai dalam hitungan jam kini berpotensi membengkak hingga berbulan-bulan akibat penumpukan berkas birokrasi di UEA.

​Keterlambatan akses data transaksi ini menjadi celah kritis dalam penanganan kasus pencucian uang berbasis aset digital. Para penyidik mengeluhkan bahwa jeda waktu yang terlalu lama memberi kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk memindahkan dana hasil kejahatan mereka ke jaringan blockchain lain atau melarikannya melalui layanan pencampur (crypto mixer).

​Pihak Binance menyatakan bahwa penyesuaian standar operasional prosedur (SOP) ini dilakukan untuk mematuhi regulasi lokal tempat kantor pusat mereka beroperasi sekaligus melindungi privasi data pengguna. Kendati demikian, tekanan dari lembaga penegak hukum internasional diperkirakan akan terus meningkat agar Binance membuka ruang koordinasi yang lebih responsif terhadap penanganan kejahatan lintas batas.