Departemen Keuangan Amerika Serikat (US Treasury) sedang mempertimbangkan penerapan verifikasi identitas digital dalam kontrak pintar Decentralized Finance (DeFi) sebagai bagian dari upaya memerangi keuangan ilegal di pasar kripto. Langkah ini bertujuan untuk mengintegrasikan pemeriksaan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) langsung ke dalam infrastruktur blockchain, sehingga transaksi dapat diverifikasi secara otomatis sebelum dieksekusi.
Menurut konsultasi publik yang diterbitkan pekan ini, inisiatif ini berasal dari Undang-Undang Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act) yang baru saja disahkan pada Juli lalu. Undang-undang tersebut menetapkan kerangka regulasi untuk penerbit stablecoin pembayaran dan mengarahkan Treasury untuk mengeksplorasi teknologi kepatuhan baru, termasuk API, kecerdasan buatan, verifikasi identitas digital, dan pemantauan blockchain.
Salah satu ide utama adalah mengintegrasikan kredensial identitas digital—seperti ID pemerintah, biometrik, atau kredensial portabel—ke dalam protokol DeFi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan, meningkatkan perlindungan privasi, serta memudahkan deteksi pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penghindaran sanksi sebelum transaksi terjadi. Namun, Treasury juga mengakui tantangan potensial, seperti kekhawatiran privasi data dan kebutuhan keseimbangan antara inovasi dan pengawasan regulasi.
Treasury menyatakan, “Treasury menyambut masukan mengenai segala hal yang dianggap relevan oleh komentator untuk upaya Treasury.” Komentar publik dibuka hingga 17 Oktober 2025, setelah itu Treasury akan menyampaikan laporan ke Kongres dan mungkin mengeluarkan panduan atau aturan baru berdasarkan temuan tersebut.
Dalam perkembangan terkait, kelompok perbankan utama AS seperti Bank Policy Institute (BPI) mendesak Kongres untuk memperketat aturan di bawah GENIUS Act. Mereka memperingatkan adanya celah yang memungkinkan penerbit stablecoin melewati larangan pembayaran bunga melalui kemitraan dengan bursa atau afiliasi, yang berpotensi menyebabkan aliran keluar deposito hingga $6,6 triliun dari bank tradisional dan mengancam akses kredit bagi bisnis.
Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk memperkuat regulasi di sektor kripto sambil menjaga inovasi, meskipun berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai privasi dan desentralisasi di ekosistem DeFi.