​Kerangka kebijakan global saat ini dinilai memiliki ketidaktepatan mendasar karena menyamakan Bitcoin dengan aset kripto lainnya dalam satu kategori regulasi yang sama. Dilansir dari Forbes pada Senin (19/1), jurnalis keuangan Susie Violet Ward menjelaskan bahwa Bitcoin telah beroperasi lebih dari 15 tahun sebagai jaringan terdesentralisasi tanpa penerbit pusat. Karakteristik ini sangat berbeda dengan aset kripto lain yang umumnya memiliki entitas pengelola atau tim pengembang yang jelas. Menyamakan kedua jenis aset ini dinilai sebagai desain kebijakan yang kurang akurat dalam memetakan risiko sebenarnya.
​Penerapan regulasi yang seragam ini dianggap dapat membingungkan konsumen dalam memahami profil risiko investasi mereka. Di Inggris, misalnya, kerangka aturan saat ini menempatkan Bitcoin dalam kategori risiko yang sama dengan altcoin atau memecoin. Hal ini menyulitkan investor, terutama pemula, untuk membedakan antara aset digital yang sudah mapan dengan token yang memiliki volatilitas dan risiko kegagalan proyek yang jauh lebih tinggi.
​Para pengamat menyarankan agar regulator beralih ke pendekatan yang lebih spesifik berdasarkan fungsi dan tata kelola aset, bukan sekadar menggunakan label umum "kripto". Regulasi yang tidak proporsional dikhawatirkan justru mendorong aktivitas pasar ke wilayah offshore yang minim perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pemisahan kerangka regulasi antara Bitcoin dan aset kripto lainnya dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum yang efektif.
