Pemerintah Brasil resmi mengesahkan UU Nomor 15.358 yang mengizinkan aparat penegak hukum menyalurkan aset kripto hasil sitaan kriminal langsung ke dana keamanan publik. Ditandatangani oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, aturan ini memberikan wewenang untuk membekukan dan menggunakan aset kripto tersebut guna mendanai operasi kepolisian, intelijen, hingga pelatihan petugas, bahkan sebelum adanya vonis pengadilan tetap.
​Langkah ini merupakan bagian dari upaya masif Brasil menekan organisasi kriminal kekerasan dan milisi yang kerap memanfaatkan alat privasi digital untuk pencucian uang. Selain penyitaan, otoritas kini dapat menangguhkan akses ke bursa kripto dan wallet digital yang terindikasi terlibat kejahatan. UU ini juga memperkuat koordinasi internasional dalam pelacakan aset lintas batas guna mempersempit ruang gerak pendanaan ilegal.
​Kebijakan ini sejalan dengan rencana pembentukan Cadangan Bitcoin Strategis (RESBit) yang diusulkan pada Februari 2026. Dalam kerangka tersebut, Bitcoin hasil sitaan dilarang untuk dijual dan justru akan diintegrasikan ke dalam cadangan nasional. Strategi ini mempertegas posisi Brasil sebagai salah satu negara paling progresif dalam mengadopsi Bitcoin sebagai instrumen kedaulatan finansial dan keamanan nasional di tahun 2026.
