Demi Biayai Developer Ethereum, Validator Diusulkan Kena Pajak Staking 10%

​Sebuah proposal baru mengenai pendanaan infrastruktur telah memicu kontroversi di ekosistem Ethereum setelah diajukan oleh pendiri protokol arbitrase Kleros, Clément Lesaege, pada Minggu (21/6). Melalui proposal ini, validator akan menyisihkan sebagian dari pendapatan staking mereka hingga maksimal 10 persen untuk dialokasikan ke organisasi yang mengelola pengembangan ekosistem Ethereum.

​Mekanisme ini bersifat semi-sukarela, di mana aturan pemotongan dana baru akan aktif jika disetujui oleh mayoritas validator. Namun, setelah ambang batas suara mayoritas tersebut tercapai, aturan ini akan menjadi kewajiban mutlak yang mengikat seluruh validator di dalam jaringan Ethereum. Lesaege menegaskan langkah ekstrem ini diperlukan untuk mengatasi masalah free rider, yaitu kondisi ketika individu atau institusi menikmati keuntungan dari peningkatan kapasitas dan pembaruan sistem Ethereum tanpa ikut berkontribusi pada biaya investasinya.

​Kendati demikian, proposal ini langsung menuai kritik tajam dari komunitas Ethereum di media sosial, bahkan beberapa pihak melabelinya sebagai bentuk komunisme dan pemungutan pajak paksa. Romano dari Via Network turut mengecam keras rencana ini dengan menyindir efektivitas alokasi dana yang selama ini dilakukan oleh Ethereum Foundation. Isu ini mencuat di tengah kekhawatiran yang sempat disampaikan mantan petinggi Ethereum Foundation mengenai ancaman krisis pendanaan bagi para core developer dalam beberapa bulan ke depan.