Dipimpin Solana Policy Institute, 65 Organisasi Kripto Desak Pemerintah AS Ambil Langkah Konkret

​Lebih dari 65 organisasi kripto, mulai dari asosiasi dagang, investor, hingga pengembang, pada Kamis (20/11) bersatu menyuarakan desakan kepada Presiden Amerika Serikat. Dalam surat terbuka yang dikoordinasikan oleh organisasi nirlaba Solana Policy Institute, koalisi ini menguraikan langkah-langkah mendesak yang harus segera diambil oleh agensi federal tanpa perlu menunggu undang-undang baru.

​Surat tersebut ditujukan untuk empat lembaga utama: SEC, CFTC, Departemen Keuangan (Treasury), dan Departemen Kehakiman (DOJ). Koalisi ini mengajukan tiga tuntutan utama demi kepastian industri:

1. ​Kejelasan Pajak: Mendesak Departemen Keuangan dan IRS untuk mengakhiri ketidakpastian yang mendorong aktivitas lari ke luar negeri (offshore). Mereka menuntut agar aset digital yang dihasilkan dari aktivitas staking diperlakukan seperti properti baru lainnya, yaitu dipajaki hanya saat dijual, bukan saat aset tersebut dibuat atau diterima.

2. ​Kejelasan Regulasi: Meminta SEC dan CFTC memberikan panduan sementara (interim guidance) dan keringanan pengecualian. Hal ini diperlukan agar pengembang memiliki kepastian hukum untuk membangun proyek di AS tanpa mengorbankan pengawasan.

3. ​Perlindungan Pengembang: Menuntut Departemen Kehakiman (DOJ) untuk membatalkan dakwaan terhadap pengembang Tornado Cash, Roman Storm, dan menghentikan pola "regulasi melalui penuntutan". Koalisi menegaskan bahwa AS harus membela inovasi yang beritikad baik, bukan mengkriminalisasi pengembangan perangkat lunak.

​Solana Policy Institute menegaskan bahwa poin-poin ini bukanlah daftar keinginan semata, melainkan rekomendasi yang selaras dengan laporan Kelompok Kerja Presiden (President's Working Group) mengenai aset digital. Langkah ini dinilai krusial untuk mengukuhkan kembali kepemimpinan Amerika Serikat dalam ekonomi digital global.