​CEO Tether, Paolo Ardoino, membantah hasil laporan investigasi Senat Amerika Serikat yang menuding kelalaian dalam pemblokiran wallet kripto terkait sanksi Iran. Melalui pernyataan resminya pada Minggu (19/10), Ardoino menegaskan bahwa sejak 2023, Tether melakukan pembekuan alamat berisiko rata-rata empat minggu lebih cepat sebelum sanksi resmi diterbitkan oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) maupun Badan Anti-Terorisme Israel (NBCTF). Ia juga mengklaim 99% alamat yang dilaporkan telah dibekukan sebelum firma analitik Chainalysis menyematkan label sanksi pada wallet tersebut.
​Bantahan Ardoino dirilis guna merespons laporan Senator Demokrat Richard Blumenthal pada 28 September 2026, yang menyebut 84% dari 846 wallet terhubung Iran bertransaksi secara eksklusif menggunakan USDT. Laporan Senat tersebut menuduh Tether terlambat membekukan 34 wallet terkait jaringan Hizbullah hingga menyebabkan kaburnya dana senilai $34,6 juta dalam bentuk USDT. Atas temuan tersebut, Blumenthal meminta Kementerian Keuangan dan Departemen Kehakiman AS menggelar investigasi formal terhadap dugaan pelanggaran hukum perbankan dan aturan sanksi internasional oleh Tether.
​Sebagai bentuk pembelaan, Tether mencatat telah membekukan total USDT bernilai hampir $550 juta yang terkait dengan jaringan Iran sepanjang tahun 2026. Aksi pembekuan terbesar mencakup penyitaan $344 juta pada April dan $130 juta pada Juli, yang dieksekusi melalui kerja sama langsung dengan aparat penegak hukum AS. Ardoino menambahkan bahwa langkah preventif perusahaan berhasil menekan volume transaksi USDT terhubung Iran hingga 94%.
