DPR AS Bahas 7 RUU Pajak Kripto, Usulkan Keringanan Pajak Staking dan Mining

Komite House Ways and Means di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengedarkan tujuh rancangan undang-undang (RUU) terkait perpajakan aset digital menjelang sidang yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa waktu setempat.

Paket legislasi tersebut bertujuan memberikan kejelasan regulasi pajak bagi industri kripto yang selama ini dinilai masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Beberapa proposal utama mencakup keringanan pajak untuk aktivitas mining dan staking, dua sektor yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan dalam kebijakan perpajakan aset digital di Amerika Serikat.

Selain itu, para legislator juga mengusulkan penerapan aturan "de minimis" yang akan membebaskan transaksi kripto bernilai kecil dari kewajiban pelaporan dan perhitungan pajak capital gain. Kebijakan tersebut dinilai dapat mempermudah penggunaan aset kripto untuk transaksi sehari-hari tanpa membebani pengguna dengan kewajiban administrasi yang kompleks.

Pelaku industri telah lama mendorong penerapan aturan de minimis karena sistem perpajakan saat ini mengharuskan setiap transaksi kripto, termasuk transaksi bernilai sangat kecil, dicatat sebagai peristiwa kena pajak. Kondisi tersebut dianggap menghambat adopsi aset digital sebagai alat pembayaran.

Rangkaian RUU tersebut juga menjadi bagian dari upaya Kongres AS untuk menyelaraskan perlakuan pajak aset digital dengan instrumen keuangan tradisional. Regulasi yang lebih jelas diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum bagi investor, perusahaan blockchain, dan pelaku industri kripto secara keseluruhan.