Pemerintah Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi memangkas ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 miliar British Thermal Unit per hari (BBTUD), mulai Sabtu (24/10/2026).
Kebijakan ini dilakukan dengan mengurangi pasokan gas dari dua wilayah utama, yakni Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatra sebesar 16 BBTUD. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pasokan energi untuk kebutuhan industri domestik.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan bahwa pemangkasan ekspor tersebut dilakukan melalui jaringan pipa gas yang terhubung langsung dengan Singapura.
"Mulai besok (Sabtu, 23/10/2026, hari ini), kita kurangi (ekspor) gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD," ujar Djoko saat ditemui di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM, di The Westin, Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam.
Untuk wilayah Sumatra, pengurangan alokasi gas berasal dari Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang. Djoko menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya menyasar ekspor ke Singapura dan tidak berdampak pada pengiriman gas ke negara lainnya.
"Nggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja," jawab Djoko saat ditanya soal penyesuaian ekspor ke negara tetangga lainnya.
Pemerintah Evaluasi Ekspor Gas, Fokus pada Industri Dalam Negeri
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi kembali alokasi ekspor gas nasional.
Saat ini, sekitar 30% produksi gas Indonesia masih dialokasikan untuk ekspor, sementara 70% sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
"Ekspor (gas) kita kalau migas kan total produksi kita 100%, itu masih ada kurang lebih sekitar 30% yang kita ekspor. 70%-nya itu untuk konsumsi domestik, termasuk di dalamnya adalah untuk produk bahan baku hilirisasi," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Pemerintah berencana meningkatkan pemanfaatan gas untuk mendukung pengembangan industri hilirisasi, khususnya sektor petrokimia yang membutuhkan pasokan gas sebagai bahan baku utama.
"Nah ke depan, saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri, termasuk di dalamnya bahan baku. Karena ke depan kita mendorong kan industri hilirisasi di petrokimia. Bahan bakunya adalah gas," tandasnya.
Bahlil Sempat Singgung Penghentian Ekspor Gas
Sebelumnya, pada Rabu (21/10/2026), Bahlil telah mengungkapkan kemungkinan pemerintah tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga.
Wacana tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap ketahanan energi nasional serta dinamika geopolitik global.
"Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival," ungkap Bahlil saat ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
"Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," pungkasnya.
Pemangkasan ekspor gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD ini menjadi langkah awal penyesuaian distribusi gas nasional. Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan apakah pengurangan ekspor tersebut akan diperluas atau diikuti dengan penghentian kontrak ekspor lainnya.
