Menkeu RI Perintahkan Himbara Salurkan Rp 200 Triliun ke Masyarakat Lewat Kredit

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa resmi menempatkan dana segar sebesar Rp 200 triliun ke 5 bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Dana ini berasal dari simpanan pemerintah di Bank Indonesia yang totalnya mencapai sekitar Rp 440 triliun. Pemerintah menegaskan penempatan ini bukan sekadar parkir likuiditas, melainkan mandat agar bank-bank BUMN segera menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Purbaya menekankan bahwa dana tidak boleh dipakai untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau instrumen investasi lain. Bank wajib menyalurkan dalam bentuk pinjaman ke sektor riil agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya cost dari penempatan dana ini, perbankan didorong untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi lewat ekspansi kredit.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan likuiditas yang lebih longgar di sistem keuangan. Jika benar-benar disalurkan ke sektor prioritas seperti perumahan, UMKM, pertanian, logistik, dan pariwisata, efek pengganda ekonominya bisa besar. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada tata kelola yang ketat, insentif yang jelas, serta koordinasi antara fiskal dan moneter agar dana tidak mengendap di perbankan. Jika dana mengendap, risiko yang muncul antara lain tertekannya margin bank, meningkatnya inflasi, hingga potensi pelemahan kepercayaan investor yang dapat berdampak pada stabilitas rupiah.

Dari sisi pasar kripto, kebijakan ini memberi sinyal bahwa pemerintah sedang berusaha mendorong likuiditas dan pertumbuhan ekonomi. Ketika kondisi makro membaik, aset spekulatif seperti Bitcoin dan altcoin biasanya mendapat sentimen positif karena investor ritel lebih berani menaruh dana di instrumen berisiko. Stabilitas suku bunga dan penurunan biaya kredit juga bisa mendukung perkembangan proyek-proyek digital, termasuk Web3 dan blockchain di Indonesia.

Meski begitu, kripto tetap berada di ranah berisiko tinggi. Jika stimulus ini hanya memicu euforia tanpa peningkatan fundamental, pasar bisa mengalami volatilitas tajam ketika ada pengetatan likuiditas di kemudian hari.

Secara keseluruhan, penempatan dana Rp 200 triliun ke Himbara adalah strategi makro yang berpotensi memperkuat ekonomi nasional sekaligus memberi sentimen positif ke pasar aset digital. Realisasinya akan sangat menentukan, apakah kebijakan ini benar-benar mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan memberi dorongan nyata pada ekosistem keuangan Indonesia, termasuk ruang kripto yang semakin terhubung dengan dinamika makro global.