Nigeria Sahkan Aturan Pajak Kripto Wajibkan Semua Transaksi Terhubung KTP

Pemerintah Nigeria telah mengesahkan undang undang pajak baru yang mengaitkan transaksi kripto dengan identitas resmi pengguna melalui Tax Identification Number (TIN) dan National Identity Number (NIN). Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan keterlacakan transaksi kripto untuk kepentingan perpajakan, tanpa mengorbankan keamanan dasar teknologi blockchain.

Melalui aturan tersebut, seluruh Virtual Asset Service Providers (VASP) diwajibkan mengumpulkan data pengguna yang mencakup TIN atau NIN, nama lengkap, serta alamat. Selain itu, penyedia layanan kripto harus menyampaikan laporan transaksi bulanan kepada otoritas pajak dan melaporkan transaksi bernilai besar atau mencurigakan kepada aparat penegak hukum.

Pemerintah Nigeria menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan desentralisasi atau keamanan jaringan blockchain. Fokus utama berada pada lapisan kepatuhan di tingkat penyedia layanan, sehingga aktivitas ekonomi kripto tetap dapat diawasi dalam kerangka hukum dan perpajakan nasional.

Langkah ini mencerminkan upaya Nigeria memperluas basis pajak di tengah pesatnya adopsi aset digital di negara tersebut. Dengan menghubungkan aktivitas kripto ke identitas resmi, pemerintah berharap dapat menekan penghindaran pajak, pencucian uang, serta arus dana ilegal, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Pelaku industri menilai aturan ini akan meningkatkan beban kepatuhan bagi VASP, namun di sisi lain dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi ekosistem kripto Nigeria. Ke depan, kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi pola penggunaan kripto, terutama bagi investor dan pelaku usaha yang beroperasi di pasar domestik Nigeria.