Pemerintah Latvia berencana mengizinkan warganya membayar pajak pribadi menggunakan aset kripto mulai 2027. Penasihat Perdana Menteri bidang perencanaan strategis dan ekonomi baru, Didzis Dejus, mengonfirmasi bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui rencana tersebut dan kini tengah menuntaskan integrasi teknis bersama penyedia layanan pembayaran. Inisiatif ini dirancang untuk menarik perusahaan teknologi finansial, mendorong tokenisasi aset, serta memposisikan Latvia sebagai pusat inovasi keuangan di Eropa.
​Langkah ini memperkuat amandemen undang-undang perpajakan yang disahkan Parlemen Latvia pada 15 Oktober. Lewat aturan baru tersebut, pajak hanya dikenakan ketika nilai penarikan dari akun investasi melebihi total deposit, menghentikan skema pemajakan per transaksi trade. Pemerintah juga menawarkan program deklarasi khusus dengan tarif 10% dari nilai pasar aset per akhir 2026 bagi pemilik kripto yang ingin menyelesaikan kewajiban pajak masa lalu tanpa perlu menyertakan bukti riwayat pembelian.
​Meski eksekusinya masih menunggu penyelesaian integrasi sistem dan pembentukan koalisi pemerintahan baru pasca-pemilu, Latvia menegaskan komitmennya untuk menjadi pelopor adopsi digital. Kebijakan ini melanjutkan agenda tokenisasi aset real estat yang telah diinisiasi sejak pertengahan 2025, sekaligus menyejajarkan Latvia dengan yurisdiksi global yang menerima kripto untuk pembayaran kas negara lewat sistem konversi otomatis ke mata uang fiat.
