​Partai Republik AS Rilis Bukti Operation Chokepoint 2.0, Puluhan Perusahaan Kripto Jadi Korban

​Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat (U.S. House Financial Services Committee) dari fraksi republik resmi merilis laporan investigasi setebal 50 halaman yang mengonfirmasi dugaan lama di industri kripto Amerika Serikat. Laporan tersebut mengungkap detail mengejutkan mengenai "Operation Chokepoint 2.0", sebuah upaya terkoordinasi oleh regulator federal di era Biden untuk memutus akses perbankan bagi pelaku industri aset digital.

​Laporan tersebut secara tegas menyebutkan bahwa setidaknya 30 perusahaan dan individu yang bergerak di sektor aset digital telah menjadi korban pemutusan hubungan perbankan yang dilakukan melalui tekanan regulasi informal.

​Investigasi menemukan bahwa lembaga-lembaga utama seperti The Fed, FDIC, dan OCC menggunakan taktik ganda. Di depan publik, mereka menyangkal menghalangi industri kripto, namun secara pribadi mereka memberikan peringatan keras kepada bank untuk mundur.

​Regulator menggunakan instrumen seperti surat "penangguhan" dan surat non-keberatan untuk secara efektif memblokir bank agar tidak menyentuh layanan kripto. Selain itu, SEC di bawah pimpinan Gary Gensler juga disorot karena menerapkan pendekatan "penindakan dulu, aturan belakangan", khususnya melalui aturan kontroversial SAB 121 yang mematikan layanan kustodian bank.

​Merespons temuan penyalahgunaan wewenang ini, Komite yang dipimpin oleh French Hill mendesak tindakan legislatif segera. Mereka mengadvokasi pengesahan CLARITY Act dan undang-undang lainnya untuk memberikan kepastian regulasi yang jelas serta mencegah regulator menciptakan ketidakpastian yang disengaja untuk mematikan inovasi di masa depan.