Pemerintah RI Libatkan Danantara di Struktur KSSK

Pemerintah Indonesia akan melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam struktur Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa pelibatan Danantara bertujuan menyelaraskan kebijakan yang diambil oleh anggota KSSK. Menurutnya, KSSK merupakan forum koordinasi sehingga kehadiran Danantara diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan investasi negara.

Sebelumnya, KSSK beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Dengan bergabungnya Danantara, pemerintah ingin memperluas koordinasi agar setiap kebijakan stabilitas keuangan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap investasi, dunia usaha, dan perekonomian secara menyeluruh. Konsep tersebut disebut sebagai "KSSK Plus".

Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan Danantara akan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan KSSK. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih terintegrasi sehingga kebijakan fiskal, moneter, dan investasi dapat berjalan selaras.

Masuknya Danantara ke dalam forum koordinasi KSSK mencerminkan upaya pemerintah memperluas pendekatan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain fokus pada aspek moneter dan pengawasan sektor keuangan, pemerintah juga ingin memastikan kebijakan yang diambil mampu mendorong investasi strategis dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.