Pemerintah Shenzhen Ingatkan Risiko Stablecoin Dimanfaatkan Untuk Aktivitas Ilegal 

Pemerintah kota Shenzhen, China, mengeluarkan peringatan resmi terkait maraknya penggunaan stablecoin dalam aktivitas ilegal. Pemerintah setempat menyatakan bahwa stablecoin telah menarik perhatian luas baru-baru ini, namun beberapa institusi ilegal diduga memanfaatkannya untuk menyerap dana secara tidak sah dengan memanfaatkan konsep "stablecoin" dan "aset digital." Aktivitas ini dikaitkan dengan dugaan penggalangan dana ilegal, penipuan, dan pencucian uang.

Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya ketertarikan global terhadap stablecoin, yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari $200 miliar pada awal 2025, sebagaimana dilaporkan oleh S&P Global Ratings. Stablecoin, yang dirancang untuk mempertahankan nilai stabil dengan mengacu pada mata uang fiat atau aset lain, telah memfasilitasi pembayaran lintas batas dan keuangan terdesentralisasi. Namun, pemerintah Shenzhen menyoroti risiko ketidakstabilan, terutama jika penerbit utama menghadapi masalah likuiditas atau kegagalan operasional, yang dapat memperburuk penyalahgunaan.

Konteks ini didukung oleh laporan Reuters yang menyebutkan bahwa raksasa teknologi China seperti JD.com dan Ant Group sedang melobi Bank Rakyat China untuk mengotorisasi stablecoin berbasis yuan lepas pantai di Hong Kong. Langkah tersebut bertujuan untuk melawan dominasi stablecoin berbasis dolar AS, yang mencapai lebih dari 99% menurut Bank for International Settlements. Namun, peringatan Shenzhen menunjukkan ketegangan dalam pendekatan domestik China terhadap kripto, yang secara resmi dilarang sejak 2021, meskipun ada tanda-tanda perubahan kebijakan di wilayah seperti Hong Kong.

Pemerintah Shenzhen belum merinci identitas institusi yang diselidiki atau langkah hukum lebih lanjut. Namun, pernyataan ini dianggap sebagai bagian dari upaya nasional China untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas kripto ilegal.