Polisi Korea Selatan Selidiki Penggunaan Polymarket Untuk Taruhan Politik

Kepolisian Korea Selatan mulai menyelidiki pengguna platform prediksi berbasis kripto Polymarket dalam investigasi pertama yang secara khusus menargetkan aktivitas di platform tersebut. Langkah ini dilakukan setelah meningkatnya aktivitas taruhan terkait pemilihan umum lokal yang digelar pada 3 Juni lalu.

Menurut laporan media setempat, penyelidikan dilakukan secara nasional terhadap pengguna yang diduga terlibat dalam aktivitas yang dikategorikan sebagai perjudian ilegal berdasarkan hukum Korea Selatan. Pengguna yang terbukti melanggar berpotensi menghadapi denda hingga sekitar $6.500.

Sorotan utama tertuju pada pasar prediksi terkait pemilihan wali kota Seoul yang mencatat volume taruhan lebih dari $52 juta selama periode pemungutan suara. Besarnya nilai transaksi tersebut memicu perhatian regulator dan aparat penegak hukum terhadap aktivitas yang berlangsung di Polymarket.

Selain penyelidikan terhadap pengguna, lembaga pengawas media Korea Selatan juga tengah meninjau apakah operasional Polymarket dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perjudian ilegal. Namun hingga saat ini belum ada tuntutan atau dakwaan resmi yang diajukan terhadap platform tersebut.

Kasus ini menambah tekanan regulasi terhadap industri prediction market yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat berkat teknologi blockchain dan aset kripto. Platform seperti Polymarket memungkinkan pengguna memasang posisi pada berbagai peristiwa dunia nyata, mulai dari politik, ekonomi, olahraga hingga perkembangan teknologi.

Meski popularitasnya terus meningkat, model bisnis prediction market masih menghadapi tantangan hukum di berbagai negara. Regulator kerap memperdebatkan apakah aktivitas tersebut merupakan instrumen informasi pasar atau bentuk perjudian yang harus diawasi secara ketat.

Dengan volume transaksi kumulatif yang telah mencapai sekitar $88,6 miliar, investigasi di Korea Selatan menjadi sinyal meningkatnya risiko regulasi bagi platform prediction market di kawasan Asia. Pelaku industri kini mencermati apakah langkah tersebut akan diikuti oleh negara lain yang memiliki aturan perjudian dan aset digital yang ketat.