Putin Resmi Teken UU Kripto, Mulai Perketat Aturan Bursa hingga Batasi Ritel

Presiden Rusia Vladimir Putin resmi menandatangani undang-undang baru yang membentuk kerangka komprehensif pertama untuk pengawasan sirkulasi mata uang digital dan hak digital di Rusia pada Senin (4/8/2026), menurut laporan dari kantor berita TASS. Regulasi ini mencakup aturan operasional bagi bursa kripto, depository, pialang, lembaga clearing, hingga mining kripto dan penerbitan aset keuangan digital (Digital Financial Assets/DFA). Meskipun mempertegas kepastian hukum pasar, pemerintah Rusia secara ketat mempertahankan larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran sah untuk barang dan jasa di dalam negeri.

​Dengan regulasi baru tersebut, penyedia layanan bursa kripto wajib terdaftar dalam registri khusus dan memenuhi syarat modal minimum sebesar 15 juta rubel (sekitar $187.339). Lembaga penyedia pertukaran kripto ini juga diwajibkan bergabung dengan organisasi regulator mandiri (Self-Regulatory Organization/SRO) di sektor keuangan. Pemerintah memberikan masa transisi bagi pelaku usaha yang telah ada untuk beroperasi tanpa pendaftaran formal hingga 1 Juli 2027.

​Aturan ini juga memberlakukan batasan ketat bagi perlindungan investor. Investor ritel atau non-kualifikasi hanya diizinkan membeli aset kripto paling likuid melalui perantara dengan batas maksimum 300.000 rubel (sekitar $3.700) per tahun per penyedia jasa. Selain itu, seluruh investor diwajibkan mengikuti uji kelayakan khusus sebelum bertransaksi. Sebaliknya, investor berkualifikasi bebas dari batasan nominal transaksi tersebut. Perbankan juga diberi kewenangan untuk memblokir transaksi keuangan jika terindikasi melibatkan penyedia bursa kripto ilegal.

​Kendati melarang pembayaran domestik dan iklan transaksi pembayaran berbasis kripto, undang-undang ini memberikan sejumlah pengecualian strategis. Penggunaan mata uang digital tetap diperbolehkan untuk settlement kontrak perdagangan luar negeri antara entitas domestik dan asing, transaksi berbasis aset hasil penambangan, serta pembayaran biaya sistem internal. Sebagian besar ketentuan utama dalam undang-undang ini akan mulai berlaku efektif pada 1 September 2026, diikuti penerapan aturan teknis DFA hingga September 2027.