Revisi Clarity Act Beri Kepastian Hukum dan Perlindungan Bagi Developer Platform DeFi

​Draf revisi Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital (CLARITY Act) yang dirilis Senat Amerika Serikat pada Rabu, 22 Juli 2026, membawa kabar baik bagi ekosistem decentralized finance (DeFi). Di tengah alotnya negosiasi aturan etika pejabat publik, revisi terbaru ini tetap mempertahankan klausul penting yang memberikan kepastian hukum bagi para developer perangkat lunak.

​Mengacu pada kerangka Blockchain Regulatory Certainty Act, aturan ini menegaskan bahwa developer dan penyedia infrastruktur tidak akan dikategorikan sebagai lembaga pemindah uang (money transmitter). Perlindungan ini berlaku selama mereka hanya menulis kode program, mengoperasikan node, atau memelihara jaringan terdesentralisasi tanpa memegang kendali atas dana pengguna (non-custodial). Regulasi ini menjadi angin segar bagi industri DeFi, membebaskan developer dari ancaman lisensi berat yang biasa diterapkan pada institusi keuangan tradisional, sekaligus mencegah larinya inovasi teknologi ke luar negeri. Namun, pengecualian tetap berlaku bagi pihak yang secara sengaja memfasilitasi kejahatan finansial.

​Selain klausul safe harbor bagi developer, revisi CLARITY Act juga memperkuat perlindungan konsumen melalui aturan kepailitan. Aset digital pengguna yang disimpan di bursa atau penyedia kustodian dipastikan tidak akan dimasukkan ke dalam aset pailit perusahaan. Mekanisme ini menjamin kepemilikan penuh tetap di tangan pengguna untuk menghindari skenario kerugian fatal seperti pada kasus kebangkrutan Celsius dan FTX.

​Guna melengkapi struktur pasar, kompromi terkait penerbitan stablecoin juga dipertahankan. Platform dilarang memberikan imbal hasil pasif yang menyerupai bunga bank, tetapi tetap mengizinkan program reward berbasis aktivitas penggunaan transaksi riil. Kendati draf ini memberikan angin segar bagi developer dan industri Web3, RUU CLARITY Act secara keseluruhan masih membutuhkan minimal 60 suara di Senat dan belum resmi disahkan.