


​Otoritas Rusia melalui Layanan Keamanan Federal (FSB) resmi membuka penyelidikan kriminal terhadap CEO Telegram, Pavel Durov, atas tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme. Berita yang mencuat pada (24/2) ini menyebutkan bahwa investigasi difokuskan pada kegagalan platform dalam melakukan moderasi konten yang dianggap membahayakan keamanan nasional. FSB mengeklaim bahwa sistem enkripsi Telegram sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk mengoordinasikan serangan tanpa bisa ditembus oleh pihak berwenang.
​Tekanan terhadap Durov semakin meningkat setelah regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, mengeklaim ada sekitar 155.000 kanal ilegal yang tidak dihapus oleh platform tersebut. Jika Telegram resmi ditetapkan sebagai organisasi ekstremis, para Developer dan pengguna layanan Premium hingga pemasang iklan bisa terancam sanksi pidana berat. Pemerintah Rusia dituduh menggunakan kasus ini sebagai alat untuk memaksa pengguna beralih ke aplikasi pesan instan lokal yang lebih mudah diawasi secara terpusat.
​Menanggapi investigasi tersebut, Pavel Durov menegaskan bahwa Telegram akan terus menjunjung tinggi prinsip Permissionless dan privasi pengguna di tengah tekanan politik mana pun. Ia menilai bahwa langkah hukum ini hanyalah upaya untuk merusak kebebasan berekspresi dengan dalih keamanan nasional. Kasus ini menambah daftar panjang masalah hukum yang dihadapi Durov secara global, setelah sebelumnya sempat ditahan di Prancis terkait masalah serupa mengenai moderasi konten dan transparansi data.