asset coin leftasset coin right
📩 Stay Ahead in Crypto!🔥
Get expert insights & alerts straight to your inbox — join our newsletter now!
tether usd iconaster iconASTERUSDT0.729-0.013 ( -1.75% )
tether usd iconaurora iconAURORAUSDT0.0874+0.04138 ( +89.92% )
tether usd iconbitcoin iconBTCUSDT86,310.1-982.04 ( -1.13% )
tether usd iconethereum iconETHUSDT2,755.95-45.1 ( -1.61% )
tether usd iconhyperliquid iconHYPEUSDT96.048+2.21 ( +2.36% )
tether usd iconmubarak iconMUBARAKUSDT0.07882+0.0354 ( +81.53% )
tether usd iconpepe iconPEPEUSDT0.00000488-0.00000008 ( -1.61% )
tether usd iconsolana iconSOLUSDT118.28-0.88 ( -0.74% )
tether usd iconsui iconSUIUSDT1.0095-0.0176 ( -1.71% )
Powered by
powered by triv
News - Regulation

Senat AS Loloskan RUU Larangan Penerbitan CBDC hingga Akhir 2030

User
June 23, 2026 | 07:35 WIB
User
UpdatedDwi Cahyo
June 23, 2026 | 07:35 WIB
Senat AS Loloskan RUU Larangan Penerbitan CBDC hingga Akhir 2030

​Senat Amerika Serikat resmi meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) ROAD to Housing Act yang di dalamnya memuat aturan pelarangan bagi Bank Sentral AS (The Fed) untuk menerbitkan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Berdasarkan laporan pada Senin (22/6) waktu setempat, Senat menyetujui RUU tersebut melalui pemungutan suara dengan hasil akhir 85-5. Ketentuan ini secara spesifik melarang Dewan Gubernur The Fed maupun bank regional di bawahnya untuk membuat atau menerbitkan CBDC, baik secara langsung maupun lewat lembaga keuangan perantara.

​Ketentuan pelarangan CBDC ini dimasukkan ke dalam RUU bipartisan sektor perumahan setelah adanya penolakan konsisten dari Partai Republik yang menilai dolar digital berpotensi memperluas pengawasan finansial pemerintah terhadap warga negara. Jika resmi diundangkan, pembatasan ruang gerak The Fed dalam menerbitkan CBDC ini akan bersifat sementara dan berlaku hingga akhir tahun 2030. Langkah legislatif ini juga sejalan dengan sikap calon Ketua The Fed, Kevin Warsh, yang sempat menyatakan penolakannya terhadap CBDC dalam sidang konfirmasi, serta Executive Order Presiden Donald Trump pada Januari 2025 yang melarang jajaran eksekutif mengembangkan proyek tersebut.

​Meski telah mendapatkan persetujuan mayoritas di tingkat Senat, klausul pelarangan ini belum sepenuhnya sah menjadi hukum positif. RUU ROAD to Housing Act masih harus melalui proses pembahasan dan pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS. Setelah berhasil lolos dari DPR, dokumen tersebut baru akan dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani oleh Presiden Donald Trump agar bisa diberlakukan secara resmi di seluruh yurisdiksi Amerika Serikat.

 

Stay Updated

Follow Cryptowave di Google News

Dapatkan berita kripto, blockchain, dan WEB3 terbaru setiap hari langsung dari Google News Cryptowave.

Follow Sekarang
Copiedbagikan

Most Read

Data CPI Bulan Agustus Rilis, Inflasi AS Tetap di 3,4%
News - Breaking News
September 11, 2026 | 19:34 WIB