.png)
Senator Bam Aquino mengusulkan inisiatif ambisius untuk menempatkan seluruh anggaran nasional Filipina di blockchain, memungkinkan warga untuk melacak pengeluaran pemerintah secara transparan. Proposal ini disampaikan selama Manila Tech Summit dan bertujuan untuk memperluas platform blockchain yang sudah ada milik Departemen Anggaran dan Manajemen (DBM), yang saat ini mencatat beberapa dokumen keuangan di jaringan Polygon.
Rencana tersebut didasarkan pada sistem yang telah dikembangkan oleh DBM bekerja sama dengan BayaniChain, sebuah perusahaan infrastruktur blockchain lokal. Platform ini, yang merupakan platform anggaran on-chain pertama di Asia, saat ini digunakan untuk mencatat dokumen keuangan tertentu seperti perintah alokasi dana khusus dan pemberitahuan alokasi kas. Aquino menekankan bahwa langkah ini akan memberdayakan warga untuk memverifikasi setiap peso yang dihabiskan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi korupsi.
Meskipun belum diajukan dalam bentuk rancangan undang-undang formal, usulan ini mendapat dukungan dari beberapa kalangan, termasuk BayaniChain, yang menyambut visi tersebut meskipun tidak terlibat langsung dengan senator. Paul Soliman, CEO BayaniChain, menyatakan bahwa visi Aquino sejalan dengan misi mereka untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel di Filipina.
Langkah ini mencerminkan tren global di mana teknologi blockchain semakin diadopsi untuk tata kelola publik, meskipun tantangan seperti keandalan jaringan dan privasi data tetap menjadi perhatian. Analis memperkirakan bahwa jika diimplementasikan, Filipina dapat menjadi pelopor dalam tata kelola berbasis Web3, meskipun keberhasilannya akan bergantung pada regulasi dan infrastruktur yang mendukung.
