Solana Policy Institute Desak Senat AS Sahkan Clarity Act Sebelum Masa Reses

​Solana Policy Institute (SPI) mendesak kepemimpinan Senat Amerika Serikat (AS) untuk segera menggelar pemungutan suara terkait rancangan undang-undang (RUU) Clarity Act sebelum masa reses Agustus mendatang. Langkah ini dinilai krusial mengingat waktu parlemen makin terbatas sebelum fokus politik penuh beralih ke Pemilihan Umum pada November 2026.

​Dalam surat resmi yang dikirimkan pada Selasa malam (28/7) kepada Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dan Pemimpin Minoritas Chuck Schumer, SPI menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi ekosistem digital. Presiden SPI Kristin Smith dan CEO Miller Whitehouse-Levine menyatakan bahwa pengesahan RUU ini sangat dibutuhkan oleh developer, lembaga keuangan, hingga konsumen di AS agar dapat bersaing secara global sekaligus melindungi developer non-kustodian dari kewenangan regulasi yang berlebihan.

​Inisiatif SPI disusul oleh Digital Currency Group (DCG) yang turut mengirimkan surat desakan serupa pada Rabu (29/7) agar pemungutan suara di Senat dapat dijadwalkan tepat waktu. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengonfirmasi bahwa Clarity Act masuk dalam daftar prioritas pembahasan, meski nasib kelanjutannya masih sangat bergantung pada dukungan suara dari fraksi Demokrat.

​Proses perundingan RUU ini sendiri masih diwarnai perdebatan sengit terkait isu etika kepemilikan aset digital oleh pejabat publik, serta penyesuaian aturan terkait perlindungan hukum bagi developer perangkat lunak. Meski demikian, para pelaku industri mendesak Senat memanfaatkan tenggat waktu yang kian terbatas sebelum rapat parlemen ditutup pekan depan.