80 Perusahaan Kripto dan Fintech Dorong Presiden Trump Batalkan Biaya Akses Data Bank

Lebih dari 80 eksekutif dari industri kripto dan fintech di Amerika Serikat telah mengirimkan surat kepada Presiden Donald J. Trump, mendesak pemerintahannya untuk mencegah bank-bank besar mengenakan biaya akses data pelanggan. Surat yang didukung oleh organisasi seperti Financial Technology Association (FTA) ini menyoroti ancaman serius terhadap kebebasan ekonomi dan inovasi di bidang kripto, kecerdasan buatan (AI), serta pembayaran digital.

Dalam surat tersebut, para pemimpin perusahaan dan organisasi yang bergerak di bidang bisnis di Amerika menyatakan dukungan mereka terhadap visi Presiden Trump untuk membangun ekonomi Amerika yang dinamis dan kompetitif pada abad ke-21. Namun, mereka memperingatkan bahwa visi ini terancam oleh langkah bank-bank besar yang berupaya mengenakan biaya "akses akun" yang dinilai berlebihan. Biaya ini diyakini akan menghambat konsumen untuk menghubungkan akun mereka ke produk finansial yang lebih baik, termasuk aplikasi berbasis kripto dan AI.

Para eksekutif berargumen bahwa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip pilihan konsumen yang telah didukung Trump selama masa kepresidenan pertamanya. Jika bank-bank berhasil menerapkan biaya ini, hal itu dapat menghambat akses konsumen dan bisnis terhadap layanan finansial, sekaligus melemahkan kompetisi dan inovasi di tiga bidang kunci: kriptokurensi, kecerdasan buatan, dan pembayaran digital.  

Surat tersebut menyoroti bahwa kemampuan Amerika untuk memimpin pengembangan aset digital yang bertanggung jawab bergantung pada keberadaan "on-ramp" yang aman dan andal yang menghubungkan sistem perbankan dengan ekosistem kripto. Jika koneksi ini terputus, inovasi dapat bergeser ke luar negeri, mengurangi pengaruh Amerika di sektor ini. Selain itu, potensi AI yang dipersonalisasi untuk membantu manajemen keuangan konsumen juga terancam, karena bank-bank dapat memperoleh kendali atas alat-alat tersebut jika kebijakan ini diterima.

Langkah ini muncul sebagai respons terhadap aturan "open banking" yang diterbitkan oleh Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) di era Presiden Joe Biden, yang memungkinkan konsumen berbagi data bank mereka dengan fintech secara gratis. Bank-bank besar dianggap mencoba menggagalkan aturan tersebut dengan mengenakan biaya, yang menurut para eksekutif hanya akan menguntungkan posisi pasar mereka dan merugikan konsumen.

Organisasi seperti Gemini, Robinhood, Crypto Council for Innovation, dan Blockchain Association turut mendukung surat ini, menegaskan bahwa biaya tersebut dapat melumpuhkan industri kripto, AI, dan pembayaran digital di AS. Di sisi lain, bank-bank besar menyebut surat ini sebagai upaya "perantara" untuk menyesatkan Trump demi keuntungan pribadi dan memanfaatkan investasi mereka dalam perlindungan data konsumen.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih terkait tuntutan ini. Namun, isu ini diperkirakan akan menjadi perhatian utama di tengah upaya administrasi Trump untuk mendukung inovasi teknologi dan ekonomi digital.