AS Rilis Aplikasi, Picu Kekhawatiran Soal Privasi dan Potensi Pelacakan Data

Pemerintah Amerika Serikat melalui White House resmi meluncurkan aplikasi baru yang diklaim memberikan akses langsung bagi publik terhadap informasi dan pembaruan kebijakan pemerintah.

Aplikasi ini dirancang untuk menghadirkan berbagai fitur, mulai dari notifikasi berita penting, siaran langsung, hingga pembaruan terkait kebijakan terbaru. Namun, sejak peluncurannya, aplikasi tersebut memicu kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data pengguna.

Berdasarkan informasi di halaman Google Play Store, aplikasi ini disebut dapat mengumpulkan data pribadi seperti nomor telepon. Sementara itu, pada App Store, pengguna diarahkan ke kebijakan privasi resmi White House untuk memahami pengelolaan data.

Kebijakan privasi tersebut menyebutkan bahwa sistem secara otomatis menyimpan informasi seperti alamat Internet Protocol atau IP address serta data dasar lainnya. Selain itu, aplikasi juga dapat menyimpan nama dan alamat email pengguna yang berlangganan, meskipun data tersebut tidak wajib untuk menggunakan layanan.

Sejumlah pengguna di platform X juga menyoroti izin akses yang diminta aplikasi, termasuk lokasi perangkat, penyimpanan bersama, dan aktivitas jaringan. Namun, klaim terkait akses ini belum dikonfirmasi secara independen.

Permintaan akses data seperti lokasi sebenarnya umum ditemukan pada berbagai aplikasi digital. Namun, ketika aplikasi tersebut berasal dari institusi pemerintah, kekhawatiran terhadap potensi penggunaan data menjadi lebih tinggi.

Hingga saat ini, baik Google Play Store maupun App Store belum menampilkan peringatan khusus terkait potensi pelacakan atau risiko keamanan tambahan dari aplikasi tersebut.

Peluncuran aplikasi ini menambah perhatian terhadap isu perlindungan data pribadi, terutama di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital oleh pemerintah dalam berinteraksi dengan publik.