

.png)
.png)

Pemerintah Brasil melalui Bank Sentral Brasil (Banco Central do Brasil) mengumumkan perluasan regulasi sektor keuangan untuk mencakup penyedia layanan aset virtual, yang akan mulai berlaku pada Februari 2026. Kebijakan ini menandai langkah besar Brasil dalam membangun ekosistem aset digital yang lebih aman dan transparan.
Menurut laporan The Block, regulasi baru tersebut mewajibkan seluruh penyedia layanan kripto — termasuk perantara aset virtual, kustodian, dan broker — untuk memperoleh otorisasi dari bank sentral sebelum beroperasi. Aturan ini memperluas ketentuan yang selama ini diterapkan di sektor keuangan tradisional, mencakup perlindungan konsumen, tata kelola, sistem keamanan, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Direktur Regulasi Bank Sentral Brasil, Gilnew Vivan, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari penipuan, kecurangan, dan aktivitas ilegal yang melibatkan kripto. Ia menambahkan bahwa periode transisi sembilan bulan diberikan agar pelaku industri memiliki waktu untuk menyesuaikan sistem dan proses operasional mereka dengan ketentuan baru.
Langkah ini mencerminkan komitmen Brasil untuk menjadi pemimpin regulasi kripto di Amerika Latin, di tengah meningkatnya adopsi aset digital di negara tersebut. Menurut survei Disruption Banking, sekitar 18–19 persen penduduk Brasil kini memiliki aset kripto, sementara data Chainalysis menunjukkan bahwa 90 persen transaksi kripto di Brasil melibatkan stablecoin.
Kepala Bank Sentral Brasil, Gabriel Galipolo, sebelumnya menegaskan pentingnya regulasi yang seimbang antara inovasi dan mitigasi risiko, guna memastikan pertumbuhan sektor kripto tidak mengancam stabilitas keuangan nasional.
Dengan kebijakan ini, Brasil memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan pendekatan regulasi paling progresif terhadap aset digital, sejalan dengan rekomendasi Financial Stability Board (FSB) yang menyerukan konsistensi global dalam pengawasan pasar kripto.