Bolivia Kaji Integrasi USDT dalam Sistem Pembayaran Nasional

​Pemerintah Bolivia tengah mengevaluasi proposal untuk mengintegrasikan stablecoin Tether (USDT) ke dalam sistem pembayaran nasional negara tersebut. Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 13 Juli 2026, Menteri Ekonomi dan Keuangan Publik, José Gabriel Espinoza, mengungkapkan bahwa rencana ini bertujuan untuk memungkinkan USDT beredar sebagai instrumen pembayaran yang sah bersama mata uang Peso Bolivia dan Dolar AS. Langkah ini dipandang sebagai solusi strategis di tengah tantangan kelangkaan mata uang asing yang sedang dihadapi Bolivia.

​Usulan integrasi ini merupakan bagian dari kebijakan aset digital pemerintah yang lebih luas pasca pencabutan larangan transaksi kripto pada Juni 2024 lalu. Menurut Espinoza, adopsi USDT diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan sektor bisnis dalam melakukan transaksi harian, perdagangan lintas negara, hingga pengiriman remitansi. Meski demikian, pihak pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini USDT belum diberikan status sebagai alat bayar sah (legal tender), dan penerapan kebijakan ini masih berada pada tahap kajian teknis serta persiapan regulasi.

​Pemerintah Bolivia kini fokus dalam menyusun kerangka hukum komprehensif yang mencakup bank, penyedia wallet digital, dan penyedia layanan pembayaran untuk mendukung transaksi berbasis stablecoin. Pengembangan regulasi ini juga mempertimbangkan standar kepatuhan keuangan internasional, mengingat Bolivia saat ini masih berada dalam daftar pengawasan abu-abu (grey list) dari Financial Action Task Force (FATF). Rencana ini sejalan dengan strategi Presiden Rodrigo Paz Pereira untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam sektor perbankan formal, termasuk potensi penyediaan produk keuangan berbasis kripto seperti rekening tabungan dan kartu kredit.