Pemerintah Vietnam resmi memperketat standarisasi industri aset digital dengan menetapkan ambang batas modal disetor minimum sebesar 10 triliun VND (sekitar $383 juta atau setara Rp6 triliun) bagi calon penyelenggara bursa aset kripto. Regulasi yang mulai diberlakukan pada 1 September 2026 ini juga mewajibkan setiap entitas memenuhi standar keamanan sistem informasi Tingkat 4 sebelum dapat mengajukan lisensi operasional penuh ke Kementerian Keuangan.
​Tingginya persyaratan permodalan tersebut menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) yang sangat berat, sehingga mengancam keberlangsungan pelaku usaha rintisan dan entitas berbasis crypto-native. Dari tahap penilaian awal yang dilakukan oleh Komisi Sekuritas Negara (SSC), lima entitas yang berhasil lolos seleksi seluruhnya merupakan korporasi keuangan tradisional (TradFi) dan konglomerasi raksasa, yakni terdiri dari tiga afiliasi perbankan, satu perusahaan pialang saham, dan satu konglomerat besar, tanpa adanya partisipasi dari startup kripto lokal.
​Meskipun persaingan lisensi bursa resmi didominasi oleh korporasi besar, pemerintah tetap memberikan ruang adaptasi bagi pasar ritel lokal melalui program percontohan (pilot project) berbasis Resolusi No. 05/2025/NQ-CP. Investor domestik tidak langsung dikenakan sanksi denda saat aturan mulai berjalan, melainkan baru diwajibkan bertransaksi secara eksklusif di platform berizin enam bulan setelah bursa resmi pertama mengantongi izin dari otoritas keuangan.
