Kementrian Luar Negeri Spanyol baru-baru ini meminta Uni Eropa (UE) untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel, sebuah langkah yang memicu reaksi beragam di kalangan negara anggota UE dan memanaskan debat diplomatik. 

Menurut laporan, Spanyol mendorong penerapan sanksi lebih luas, termasuk kemungkinan sanksi individu terhadap pihak-pihak yang dianggap menghambat solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. 

Langkah ini sejalan dengan kritik Spanyol yang berkepanjangan terhadap kebijakan Israel, termasuk pengakuan Spanyol terhadap negara Palestina pada Mei 2024 dan pernyataan Perdana Menteri Pedro Sanchez pekan lalu yang menyebut Israel sebagai "negara yang melakukan genosida," sebagaimana dilansir oleh The Times of Israel.

Proposal embargo senjata ini mendapatkan dukungan dari beberapa negara, seperti Irlandia dan Belgia, yang juga menyuarakan kekhawatiran atas penggunaan senjata Barat yang diduga berkontribusi pada korban sipil di Jalur Gaza. 

Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan ikut bergabung dalam panggilan untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel, menurut *Euronews*. Namun, negara-negara besar seperti Jerman dan Hungaria menolak keras usulan tersebut, menciptakan ketegangan di dalam blok UE dan membuat konsensus tampak sulit dicapai untuk saat ini.

Tensi diplomatik meningkat seiring Israel mengurangi keterlibatan dengan Spanyol, sementara demonstrasi mulai bermunculan di beberapa negara UE. Analis memperkirakan bahwa perpecahan ini dapat memengaruhi arah kebijakan luar negeri UE ke depan, terutama dalam hal keselarasan posisi terhadap konflik Timur Tengah.

Spanyol sendiri telah menerapkan embargo senjata nasional terhadap Israel sejak Mei 2024, dan baru-baru ini memblokir kapal yang membawa amunisi AS menuju Israel melalui wilayahnya, meskipun ada laporan bahwa AS tetap mengirimkan pasokan melalui pangkalan militer di Spanyol, memicu perdebatan hukum internasional, seperti yang diungkap oleh The Intercept.

Hingga saat ini, UE belum mencapai keputusan resmi mengenai proposal Spanyol. Observatorium global menantikan perkembangan lebih lanjut, dengan pertanyaan besar tentang apakah langkah ini akan mempercepat solusi damai atau justru memperdalam perpecahan di antara neg

ara anggota UE.