


​Ekosistem Bitcoin saat ini tengah menghadapi perdebatan sengit terkait usulan aturan baru yang dikenal sebagai BIP-110. Polemik ini bermula dari tren pengguna yang memasukkan data non-keuangan, seperti gambar atau NFT, ke dalam jaringan. Di satu sisi, barisan developer seperti Dathon Ohm dan Luke Dashjr sangat mendukung proposal ini. Mereka beralasan bahwa tumpukan data ekstra tersebut membuat kapasitas jaringan membengkak, meningkatkan biaya operasional sistem (node), dan berisiko mengaburkan fungsi utama Bitcoin sebagai uang digital. Namun, tokoh besar seperti Michael Saylor dan CEO Blockstream Adam Back menolak keras, karena menilai aturan pembatasan semacam itu justru mencederai prinsip kebebasan bertransaksi tanpa izin (permissionless) di dalam jaringan.
​Perdebatan ini pada dasarnya merupakan tarik ulur antara menjaga efisiensi teknis dan melindungi kebebasan pasar. Kubu pendukung BIP-110 khawatir jika ukuran data dalam blockchain terus membengkak, pengguna awam akan kesulitan menjalankan node mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat mengancam desentralisasi karena hanya miner kaya yang mampu mengoperasikannya. Sebaliknya, kubu penolak berargumen bahwa memblokir transaksi yang bersedia membayar biaya mahal adalah sebuah preseden berbahaya. Jika transaksi gambar dapat disensor secara subjektif hari ini, tidak menutup kemungkinan transaksi sah lainnya akan ikut dilarang di masa depan. Selain itu, tingginya biaya transaksi dari pembuatan NFT justru memberikan pendapatan yang krusial bagi para miner untuk terus mengamankan jaringan.
​Menyikapi polemik ini, Adam Back memberikan pandangan mendasar mengenai realitas desentralisasi. Melalui akun X miliknya, ia mengaku memahami niat baik kubu pro-BIP-110 yang murni ingin menjaga jaringan tetap efisien. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam ekosistem yang bebas, tidak boleh ada entitas yang bertindak layaknya polisi untuk membatasi ruang gerak pengguna lain.
"Efek samping desentralisasi adalah Anda tidak bisa memaksakan pandangan pada orang lain," tegasnya.